Pakaian Bekas Impor: Antara Martabat dengan Gaya Hidup Masyarakat




 Gambar diunduh dari: harianpilar.com

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan inisiatif negara-negara di kawasan ASEAN untuk mewujudkan kawasan perekonomian yang dapat diperhitungkan dalam percaturan ekonomi dunia. Para pemimpin ASEAN menyepakati MEA dengan 4 pilar penunjang utama, yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi, (2) kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan (4) kawasan yang teritegrasi penuh dengan ekonomi global.[1]
MEA bukanlah perjanjian mengenai perdagangan di kawasan ASEAN yang pertama kalinya. Perjanjian perdagangan yang pertama adalah sejak diratifikasinya Perjanjian Marrakesh dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 terhadap ketentuan yang terdapat dalam GATT[2] dan WTO[3], dimana negara Indonesia berada di dalamnya. Sistem proteksi perdagangan dalam negeri sesungguhnya membawa dampak yang ditentang oleh negara-negara maju, karena semua jenis proteksi (mulai dari sistem hambatan tarif hingga subsidi) dianggap sangat merugikan neraca perdagangan mereka. Proteksi perdagangan sesungguhnya memiliki dampak negatif yang tak hanya dialami oleh negara-negara maju, namun juga merugikan kinerja industri negara yang menerapkan proteksi tersebut, yaitu perkembangan teknologi dan daya saing yang rendah menyebabkan kualitas produk juga menjadi rendah.[4] Ketiadaan proteksi yang ada pada suatu negara pun memiliki dampak yang buruk. Hal ini dapat dirasakan tatkala produk ilegal memasuki negara dengan bebasnya. Indonesia mengalami problematika tersebut dengan produk yang hingga kini masih tersebar luas dan diminati oleh masyarakat, terutama untuk kalangan perempuan, yaitu produk pakaian bekas impor.
Perdagangan pakaian bekas impor mulai dilarang sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan alasan bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia. Hal tersebut terkait dengan kepentingan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.[5] Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015, yang menyebutkan bahwa barang dan baju bekas masih bisa diimpor namun dikenai bea masuk (BM) sebesar 35%.[6] Akibatnya, terdapat dualisme peraturan tentang boleh atau tidaknya Indonesia mengimpor pakaian bekas. Hal tersebut perlu diluruskan, mengingat Peraturan Menteri Perdagangan telah disahkan lebih dahulu, serta untuk melindungi industri garmen yang ada di Indonesia, maka sudah seharusnya peraturan tersebut yang digunakan.
Industri garmen yang ada di Indonesia tak dapat berbuat banyak ketika produk pakaian bekas impor pada kenyataannya diminati oleh masyarakat. Beberapa hal yang membuat pakaian bekas begitu diminati oleh masyarakat adalah, (1) pakaian bekas impor rata-rata dalam kondisi bagus bahkan terlihat masih baru dan memiliki merk ternama, (2) model pakaian yang cenderung baru dan jarang ditemui, (3) harga yang sangat murah, (4) kebutuhan masyarakat akan pakaian berkualitas dan cenderung murah.[7]
Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah industri garmen dan masyarakat yang berperan sebagai produsen harus mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas terhadap model dan bahan pakaian yang akan diperjualbelikan. Harapan terbesar dari pakaian produksi dalam negeri adalah dapat diekspor tak hanya di negara kawasan ASEAN, namun juga Australia, Eropa, Afrika, bahkan Amerika. Terdapat dua keuntungan apabila hal tersebut dapat diwujudkan dengan maksimal, pertama, para produsen pakaian tak perlu khawatir dengan persaingan model, harga maupun kualitas pakaian produksi sendiri dengan pakaian bekas impor. Kedua, martabat bangsa Indonesia dapat diperbaiki dengan berkurang bahkan dilarangnya pakain bekas impor yang masuk ke Indonesia karena para produsen pakaian dalam negeri dapat bersaing bahkan lebih unggul.
Terciptanya daya saing produsen dalam negeri tak bisa dilepaskan dari peran masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen dan pemerintah sebagai penentu arah kebijakan. Inovasi dan kreativitas para produsen merupakan kunci untuk menarik minat para konsumen. Pemerintah terutama Kementerian Perdagangan harus mampu mengendalikan arus perdagangan pakaian bekas impor yang terlanjur bergulir dengan deras. Pengendaliannya tak harus dengan dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) namun dengan dimaksimalkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), baik dengan revisi Undang-Undang maupun restorasi kebijakan yang telah ada.


[1] Kementerian Perdagangan, Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas ASEAN, Warta Berita, hlm. 9
[2] General Agreement on Tariffs and Trade
[3] World Trade Organization
[4] Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, “Kurikulum Berbasis Kompetensi Ekspor dan Impor”, 2009, hlm. 1
[5] Termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 pada bab ‘menimbang’ dan ‘mengingat’
[6] Estu Setyowati, Pemerintah Tak Kompak Soal Aturan Baju Bekas Impor, Ini Kata Menkeu, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/24/135346526/Pemerintah.Tak.Kompak.soal.Aturan.Baju.Bekas.Impor.Ini.Kata.Menkeu, diunduh pada tanggal 14 April 2016
[7] Nisa Ul Karimah dan Drs. Syafrizal, M.Si., Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru, hlm. 2


0 komentar :

About Me

Foto saya
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Followers